Kejati Jatim Lakukan Ekspose Pengajuan Restorative Justice

SURABAYA - Dalam rangka melaksanakan penegakan hukum yang berorientasi pada konsep atau pendekatan Keadilan Restoratif,  Kajati Jatim, Dr. Mia Amiati, SH, MH dengan didampingi Aspidum dan Kasi Orhada, Kasi Narkotika serta dihadiri beberapa Kajari terkait. yaitu Kajari Banyuwangi, Kajari Tanjung Perak, Kajari Bangkalan dan Kajari Kabupaten Kediri, melakukan ekspose Pengajuan Restorative Justice, Kamis (8/6/2023).

Ekspose permohonan 8 perkara yang berlangsung di hadapan Bapak Jam Pidum didampingi oleh Ibu Direktur Orhada dan Bapak Direktur Narkotika dan Zat Adiktif lainnya melalui sarana virtual dengan permohonan untuk  diajukan.

Baca juga: Kejati Jatim Usut Dugaan Korupsi Pengalihan kepemilikan Aset Pemkot, Waduk Wiyung

Kajati Jatim Mia Amiati mengatakan, penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif terdiri dari : 

Baca juga: Kejaksaan Lakukan Penghentian Penuntutan Terhadap 7 Perkara Tindak Pidana Untuk Mendapatkan Keadilan Restorative Justice

5 Perkara Orhada :

- 2 (dua) perkara pencurian (yang memenuhi ketentuan Pasal 362 KUHP) diajukan oleh i Kejari Banyuwangi dan Kejari Tanjung Perak.

Baca juga: Kejati Jatim Tahan 4 Tersangka Kasus Kredit Fiktif di Batu

- 1 perkara Penipuan atau Penggelapan (yang memenuhi ketentuan Pasal 378 /Pasal 372 KUHP) yang diajukan olehi Kejari Bangkalan

- 2 perkara Penadahan (yang memenuhi ketentuan Pasal 480 KUHP ) yang diajukan oleh Kejari Bangkalan dan Kejari Kab Kediri 

Baca juga: Kajari Sampang Dampingi Tim Asdatun Kejati Jatim Lakukan Pengukuran Hasil Putusan MA

- 3 perkara Narkotika yang diajukan oleh Kejari Tanjung Perak. 

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat dengan menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemanfaatan dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan berdasarkan hukum dan hati Nurani.

Baca juga: Sidang In Absentia Agenda Pemeriksaan Ahli Dalam Perkara Tipikor Terdakwa KR

Berdasarkan hasil dari pada ekspose pengajuan Restorative Justice 8 perkara dimana telah mendapatkan persetujuan dari Jampidum untuk dihentikan penuntutannya karena telah memenuni syarat, " pungkasnya. (*)