Balai Rehabilitasi Adhyaksa Diharapkan Sembuhkan Pecandu Narkoba

SUMENEP - Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep bersama RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep menyediakan rehabilitasi Adhyaksa sebagai tempat untuk rehabilitasi pecandu atau pemakai narkoba.

“Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumenep sangat penting dan mendesak, sebab peredaran narkobanya di wilayah daratan maupun kepulauan semakin marak, ” kata Wakil Bupati Sumenep Hj. Dewi Khalifah pada Peresmian Balai Rehabilitasi Adhyaksa, di RSUD dr. H. Moh. Anwar Sumenep, Jum’at (01/07/2022).

Baca juga: Keadilan Restorative Justice : Sinergi Kajari Bersama Kapolresta Mojokerto dalam Perkara 351

Akibat masalah narkoba semakin marak, Kejaksaan Negeri Kabupaten Sumenep dan Pemerintah Daerah melalui Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) membuat Balai Rehabilitasi, sebagai langkah penanggulangannya tidak hanya memutus mata rantai peredaran narkoba mulai bandar hingga pengedar saja, namun juga kepada pecandu atau pemakai.

“Pecandu yang direhabilitasi supaya mendapatkan pengobatan atau perawatan baik medis maupun sosial, dengan harapan para pecandu itu setelah dilakukaan rehabilitasi terbebas dari ketergantungan narkoba, ” terangnya.

Baca juga: Anggota Komisi III Minta Bupati Sampang Tindak Tegas Pencurian Aliran Listrik di Proyek JLS

Wakil Bupati mengungkapkan, sinergitas semua pihak harus terus ditingkatkan dalam rangka memerangi narkoba sesuai bidangnya masing-masing, lantaran  perang melawan narkoba bukan hanya tugas pemerintah serta pihak terkait lainnya. 

“Jadi, memerangi narkoba adalah tugas bersama baik pemerintah dan masyarakat, sehingga perlu kontrol sosial lebih kuat dan massif, masyarakat jangan acuh dan berdiam diri jika di daerahnya ada praktek penggunaan narkoba, ” ungkapnya.

Baca juga: Tingkatkan Kesadaran Hukum, Seluruh Prajurit, Persit dan PNS Kodim 0817 Gresik Ikuti Penyuluhan

Sementara Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Kabupaten Sumenep, Trimo, menyatakan, narapidana kasus narkoba rata-rata yang dijatuhi hukuman pidana adalah pecandu atau korban.

Karena itu, dengan adanya balai rehabilitasi ini pecandu atau korban narkoba tidak dibawa ke pengadilan, namun penyelesaiannya melalui pendekatan restorative, khusus pelaku itu adalah pecandu dan korban narkoba saja.

Baca juga: Transisi Energi Baru dan Terbarukan Berpotensi Tingkatkan Kasus Korupsi Indonesia. Mengapa?

“Rehabilitasi ini, hanya bagi pecandu atau korban narkoba saja, sedangkan pelaku narkoba lainnya tidak bisa dilakukan rehabilitasi tetapi tetap melalui proses hukum, ” katanya.

Pihaknya untuk merehabilitasi pelaku kasus narkoba bekerja sama dengan pihak terkait, dengan melibatkan Jaksa mulai proses Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) untuk melakukan penelitian bersama Tim Asesmen Terpadu (TAT).

Baca juga: Komnas HAM: Jangan Ada Informasi yang Ditambah-tambah di Masyarakat

“Tim Asesmen Terpadu yang melakukan Asesmen dan analisis medis, psikososial untuk menentukan atau merekomendasikan bahwa pelaku narkoba yang ditangkap itu adalah katagori pecandu atau korban narkoba, sehingga direncanakan terapi dan rehabilitasi, ” pungkas Trimo. (*)